BERBAGI

Bandung – Sebanyak 1.300 wajib pajak warga miskin akan dibebaskan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pembebasan PBB tersebut akan mengurangi pendapatan pajak sebesar Rp 5 miliar.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Ema Sumarna mengatakan warga miskin di Kota Bandung sesuai dengan data Dinas Sosial yakni 63.523 kepala keluarga. Namun tidak seluruhnya warga miskin dibebaskan PBB.

“Yang miskin itu kan ada yang punya rumah dan ada yang tidak. Ini yang dibebaskan yang di bawah 8 meter persegi. Dilihat dari tingkat kemampuan,” ucap Ema usai memberikan sosialisasi PBB di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang, Selasa (14/3/2017).

Namun, lanjut Ema, dalam pelaksanaanya nanti akan diverifikasi kembali agar tepat sasaran. “Dalam pelaksanaanya harus verifikasi lagi. Jangan sampai orang itu mengaku-ngaku miskin,” jelas Ema.

Menurut Ema, keinginan membebaskan PBB tersebut berasal dari pimpinan yakni Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pihaknya saat ini sedang mempersiapkan data agar pelakanaanya sesuai harapan.

“Pimpinan kan mengatakan berapa nilai pajak yang hilang kalau warga miskin dibebaskan? Saya bilang hanya Rp5 miliar, kecil. Justru lebih besar dari kenaikan NJOP, nilainya Rp148 miliar,” jelas Ema.

Selain menggratiskan PBB untuk warga miskin. Pemkot Bandung juga akan menaikkan NJOP mulai dari 3-100 persen. Karena harga NJOP saat ini dan kenyataan di lapangan sangat berbeda jauh.

“Contoh di Asia Afrika, NJOP-nya Rp10,5 juta per meter, sedangkan harga jual di lapangan Rp50 juta per meter. Itu tidak sesuai. Makanya disesuaikan,” tandasnya.

(avi/ern)