BERBAGI

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan agar pajak parkir ditingkatkan dengan tujuan warga Ibu Kota beralih ke angkutan umum. Namun usulan Anies itu mendapat sedikit kritikan tentang kemungkinan adanya kebocoran apabila pajak parkir dinaikkan.

“Kalau namanya pajak parkir berarti off street (parkir di tanah kosong atau rumah), termasuk kan. Kok itu nggak dipajak juga? Cuma teman-teman ini aja yang dipajak, artinya Pemprov nggak konsisten. Samsat, pasar, polda, bandara Halim kena juga pajaknya? Karena mereka nggak didominasi market, itu kan jelas ada duitnya. Jadi kebocoran ini, jangan terulang,” kata pengamat transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta, Azas Tigor Nainggolan, di DPRD DKI Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Tigor diundang Badan Pembentuk Perda (Bapemperda) DKI Jakarta dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang membahas tentang Perda Nomor 16 Tahun 2010. Soal kebocoran, Tigor mengklaim angkanya mencapai 150 persen yang berasal dari penelitiannya sejak tahun 2008 sampai saat ini.

“Bocornya itu sampai 150 persen. Ada nggak jaminan sekarang nggak bocor lagi. Harusnya dia bayar pajak kok malah nggak bayar. Saya setuju kalau harus bayar pajak parkir. Jadi saya setuju itu. Di nomenklaturnya harus jelas jangan multitafsir sehingga banyak perdebatan,” ujar Tigor.

Terlepas dari itu, Tigor memberi saran agar nantinya kenaikan pajak parkir sesuai zonasi. Menurutnya, jika hanya pajak yang dinaikkan kurang efektif, sehingga dia menyarankan tarif parkir di wilayah tengah kota Jakarta bisa naik mencapai Rp 50 ribu per jam.

“Masa parkir di Kalimalang sama Senayan tarif parkirnya sama, PBB-nya sama nggak? Tarif yang dinaikin bukan pajak, kalau perlu di tengah kota Rp 50 ribu per jam. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum,” kata Tigor.

“Kalau mau pakai kendaraan pribadi mahal bayarnya, biar beralih ke umum,” imbuh Tigor.