BERBAGI

JAKARTA – Reformasi perpajakan masih menjadi tanda tanya dengan mandeknya pembahasan Rancangan Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pihak pemerintah masih menunggu sinyal DPR untuk merombak sistem perpajakan nasional.

Hal tersebut diungkapkan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo saat seminar bertajuk “Pajak untuk Ekonomi Indonesia” pada Kamis (15/3). Namun, reformasi perpajakan tetap akan berjalan meski sudah dekat masa pemilu.

“Semua dalam proses, reformasi jalan terus, 2018 ini tetap jalan. Tetapi, kalau menyangkut undang undang itu bagian dari policy reform, kami menunggu undangan diskusi,” katanya di Main Hall Bursa Efek Indonesia.

Suryo menyebutkan seluruh paket kebijakan perpajakan sudah dikirim kepada DPR. Mulai dari RUU KUP, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penambahan Nilai (PPN), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Namun, RUU KUP yang merupakan simpul kunci dalam sistem perpajakan nasional nampaknya belum akan dibahas dalam waktu dekat. Pasalnya, sudah ada RUU yang menjadi prioritas.

Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi XI DPR Hendrawan Soepratikno yang mengatakan pembahasan RUU KUP tertunda karena DPR masih fokus pada pembahasan RUU PNBP. Terlebih, masa sidang kali ini menurutnya hanya menaruh fokus pada RUU PNBP dan bukan RUU KUP.

“Pembahasan RUU KUP masih jauh. Masa sidang berikutnya baru dijadwalkan lagi. Agenda sekarang padat, seperti fit and proper test Gubernur BI, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), revisi PNBP, selain tugas-tugas kepartaian yang semakin tinggi,” katanya saat dihubungi DDTCNews, Kamis (15/3).

Sedikit meninjau ke belakang, RUU KUP sudah berada di DPR sejak tahun 2015 dan masuk dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) Prioritas. Oleh sebab itu, sudah hitungan tahunan RUU KUP duduk nyaman di meja DPR.