BERBAGI

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) masih tetap bisa diawasi meskipun sudah tidak lagi menjadi bagian Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Termasuk dalam urusan fiskal yang menjadi tanggung jawab kementerian yang sekarang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati tersebut.

“Sri Mulyani tetap akan bisa berkoordinasi untuk persoalan fiskal,” kata mantan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Fuad Bawazier , Minggu (14/5/2017).

Dalam konsepnya, Ditjen Pajak akan berada langsung di bawah Presiden namun tetap memiliki garis koordinasi dengan Kemenkeu. Pajak adalah bagian dari komponen fiskal yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Akan sama saja nantinya prosesnya antara Kemenkeu dengan Bank Indonesia (BI) atau dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kan juga bisa koordinasi,” jelasnya.

Fuad menyarankan agar cukai juga masuk dalam Badan Penerimaan Pajak karena juga ikut berkaitan dengan penerimaan negara.

“Kalau bea cukai itu kan soal penerimaan dan alur masuk keluar barang. Jadi kalau menurut saya cukai itu digabung ke DJP,” imbuhnya

Berdasarkan RUU KUP yang diterima detikFinance, pada Bab XXIII tertulis lembaga pajak mulai beroperasi efektif paling lambat 1 Januari 2018.

Selisih waktu sekitar 1,5 tahun akan dipergunakan untuk transformasi. Meliputi tugas, fungsi dan wewenang yang selama ini berada pada Ditjen Pajak.

Di samping itu transformasi juga akan meliputi semua kekayaan negara yang dikelola, dokumen negara yang diadministrasikan, dimiliki serta digunakan, dan semua aparatur sipil negara.

Nama Dirjen Pajak akan berganti menjadi Kepala Lembaga. Kemudian, kewenangan Menteri Keuangan untuk meminta data, informasi, bukti dan atau keterangan yang berkaitan dengan perbankan beralih menjadi kewenangan Kepala Lembaga Pajak.

“Presiden sebenarnya sudah mantap. Pak Bambang Brodjonegoro (mantan Menkeu) sudah mengirimkan ke DPR, cuma karena Bu Sri Mulyani itu banyak upaya untuk menahan itu tidak jadi,” tukasnya.