BERBAGI

Jakarta –

Partai Hanura dilanda prahara. Ironisnya, itu terjadi ketika usia Oesman Sapta Odang menjadi Ketua Umum Hanura tepat 1 tahun. OSO, begitu biasa dia dipanggil, resmi diangkat menjadi Ketua Umum Hanura pada 22 Desember 2016.

Jejak OSO di ranah politik baru terendus pada 1999 saat menjadi anggota MPR mewakili utusan daerah. Sebelumnya, dia banyak berkecimpung di panggung bisnis.

Hingga 2012, bisnisnya terlacak menggurita, dari sektor pertambangan, perkebunan sawit, perikanan, transportasi, hingga properti. Di sektor pertambangan, dia mengibarkan bendera OSO Grup untuk membangun kilang minyak senilai US$ 4,8 miliar atau sekitar Rp 43,2 triliun di dekat Batam, Kepulauan Riau.

Kilang ini merupakan joint venture dengan perusahaan minyak Azerbaijan, yaitu SOCAR (State Oil Company of the Azerbaijani Republic). Targetnya, kilang minyak tersebut bisa memproduksi BBM sebesar 600 ribu barel per hari saat dioperasikan pada 2017.

Di bidang properti, OSO antara lain membangun hotel di Bali. “Saya tidak akan main di properti, tapi multicore. Semua ini ada tren, ada saatnya properti di Bali bisa jatuh, ada Jakarta masa lalu bisa jatuh, tapi jatuhnya properti tidak akan menjatuhkan harga nilai tanah,” kata Oesman Sapta kepada detikcom, 13 Desember 2012.

Untuk transportasi, OSO menekuni bisnis jet pribadi. Dia memiliki beberapa koleksi jet pribadi yang, selain dipakai sendiri, disewakan. Dia yakin bisnis ini akan mendatangkan banyak keuntungan.

“Kalau saya memulai sesuatu pasti ada masa depannya, buktinya sekarang setelah saya bikin bisnis sewa jet pribadi, sekarang berduyun-duyun, market-nya nggak feasible kalau kebanyakan,” kata dia.

Di luar cerita suksesnya berbisnis, pada April 2016 nama OSO masuk dokumen Offshore Leaks. Isinya daftar nama pengusaha Indonesia yang membangun perusahaan di luar negeri. Data Offshore Leaks berasal dari firma Portcullis TrustNet di Singapura dan Commonwealth Trust Ltd di British Virgin Island.

Dokumen itu mirip dengan Panama Paper, yang dibocorkan dari firma hukum Mossack Fonseca di Panama. Menurut dokumen tersebut, banyak pengusaha dunia membangun perusahaan di negara lain untuk menghindari pajak.

Dimintai konfirmasi wartawan soal namanya yang masuk dokumen Offshore Leaks, OSO membantah. Dia tidak tahu-menahu tentang dokumen Offshore Leaks.

Beberapa bulan kemudian, 27 Oktober 2016, OSO, yang sudah menjabat Wakil Ketua MPR, melaporkan hartanya ke kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka ikut program pengampunan pajak (tax amnesty).

Kepada media, dia mengimbau para wajib pajak yang memarkir hartanya di luar negeri dapat mengikuti tax amnesty seperti dirinya. Dia meminta pengusaha tak lagi khawatir terhadap sistem keamanan dan kenyamanan menyimpan uang di dalam negeri yang selama ini menjadi alasan melarikan uang ke luar negeri.

“Dulu alasan menyimpan uang di luar karena ketidakamanan. Tapi sekarang kan Indonesia negara yang paling aman sekarang untuk nyimpanduit. Jadi jangan takut sama pajak,” kata OSO.