BERBAGI

MANILA – Kementerian Keuangan Filipina resmi meminta otoritas pajak (BIR) untuk mencari jalan selain pengadilan untuk menyelesaikan sengketa pajak. Langkah tidak biasa ini ditempuh lantaran yang dihadapi adalah perusahaan plat merah alias badan usaha milik negara (BUMN) Filipina.

“Bisakah kita menghindari pergi ke pengadilan melawan perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh negara? Saya ingin ini segera diatur. Jika ada masalah dari pemerintah ke pemerintah, jangan ke pengadilan, cukup atasi di antara kita sendiri,” kata Menteri Keuangan Filipina Carlos G. Dominguez III dilansir businessmirror.com.ph, Minggu (10/12).

Menurutnya, tidak ada manfaat bagi BIR dari membawa sengketa pajak yang melibatkan BUMN diselesaikan melalui jalur hukum. Usaha tersebut hanya akan menghabiskan uang pajak yang dibayar rakyat Filipina untuk biaya hukum.

Oleh karena itu, untuk menghindari sengketa hukum yang mahal dan berlarut-larut ia meminta BIR mencari jalan lain selain ke pengadilan. Selain menyelamatkan uang negera, sengketa pajak antara otoritas pajak dengan BUMN dinilainya tidak menguntungkan siapa pun.

“Menyelesaikan masalah pajak dengan BUMN di luar pengadilan akan menyelamatkan biaya untuk Divisi Litigasi BIR, Kantor Pengacara Umum dan Kantor Penasihat Perusahaan Pemerintah. Yang semuanya dibayar dengan uang pembayar pajak,” tambah Dominguez.

Persoalan ini sudah disampaikan Dominguez kepada Wakil Komisioner BIR Celia C. King dalam rapat terbatas di Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu. Gayung pun bersambut, otoritas pajak membuka penyelesaian masalah pajak dengan beberapa perusahaan swasta dan BUMN di luar pengadilan.

“Ada contoh kasus BUMN yang dililit hutang dan mengajukan pengaduan ke BIR sebelum masuk pengadilan pajak. Hal ini membuka kemungkinan penyelesaian atau pengurangan hukuman masih bisa dilakukan,” paparnya

Penyataan Dominguez ini keluar pasca sengketa pajak yang berlarut-larut antara BIR dengan Power Sector Assets and Liabilities Management Corp., sebuah BUMN yang bergerak di bidang energi. Kasus yang berawal dari tahun 2010 itu terkait penjualan dua pembangkit listrik tenaga air. Ujung dari kasus ini membuat BIR kalah dan restitusi pun diberikan sebesar 81 miliar Peso via putusan Mahkamah Agung Filipina bulan September 2017.