BERBAGI

Jakarta – Dengan beberapa alasan spesifik, motor berpedal atau moped tidak memiliki surat-surat kepemilikan kendaraan atau STNK. Otomatis, tiap tahunnya motor tidak dikenakan pajak.

Namun bila diharuskan bayar pajak, berapa ya nominalnya? Pendiri Moped Jakarta, Gibon mengatakan bahwa sekitar tahun 1992 sampai 1995 pajak untuk moped hanyalah Rp 5.700 saja. Berbeda jauh dari kendaraan bermotor konvensional. Maka, dengan perkiraannya, bila memang moped diharuskan bayar pajak nominalnya sekitar Rp 15 ribuan.

“Ini kan motor dibawah 50cc, jadi belum ada aturan yang mengikat dan mengharuskan bahwa dia memiliki surat-surat. Kecuali kendaraan bermotor di atas dari itu (50cc). Tapi dulu saya sering sekali bayar pajak. Pengalaman saya, sekitar tahun 1992-1995-an pajaknya Rp 5.700,” ungkapnya kepada wartawan di TMII, Jakarta, akhir pekan lalu.

“Sekarang palingan Rp 15 ribu. Motor sekarang kan Rp 200an. Tapi teknisnya tidak tahu secara pasti sih pajak sekarang untuk motor ini (moped),” lanjut Gibon.

Sebagai perbandingan saat ini untuk motor bermesin 110 cc, pajak yang harus dibayar mencapai sekitar Rp 200.000. Meski tidak memiliki STNK, semua pengendara haruslah memiliki dan selalu membawa Surat Izin Mengemudi (SIM). Tak lupa juga dengan kelengkapan berkendara seperti helm, jaket, dan lain sebagainya.

“Tapi SIM wajib, lah. SIM C kita pakainya. Itu karena kan kita bawa kendaraan bermotor,” kata Gibon.

Lantas apakah ada moped yang masih memiliki surat-surat lengkap dan nomor polisi, ya?

“Kalau beli, kebanyakan motor seperti ini tidak ada suratnya. Tapi memang beberapa ada, yang masih zaman dulu diurus. Saya pernah lihat ada yang masih punya dan berpelat nomor. Namun suratnya sudah mati, sudah 30 tahun lalu,” tutup Gibon.