BERBAGI

KUALA LUMPUR – Menteri Pariwisata dan Kebudayaan Nazri Aziz secara resmi menyatakan pajak pariwisaya akan diberlakukan pada 1 September 2017. Adapun rencana pengenaan pajak yang sebelumnya ditetapkan beragam sesuai dengan jenis hotelnya, kini hanya ditetapkan dengan satu tarif flat.

Nazri mengatakan pajak pariwisata ini akan dikenakan kepada wisatawan mancanegara dengan tarif flat RM10 per kamar per malam untuk semua klasifikasi hotel. Sementara itu, untuk warga Malaysia dan penduduk tetap akan dibebaskan dari membayar pajak.

“Dengan diberlakukannya pajak ini, kami memperkirakan akan mendatangkan penerimaan tambahan sekitar RM210 juta atau sekitar Rp653,4 miliar setiap tahunnya,” imbuhnya dalam pertemuan yang dilakukan di Malaysian Tourism Centre (Matic), Selasa (8/8).

Nazri menambahkan pajak ini tidak akan berlaku untuk homestays dan kampung tetap yang terdaftar di Kementerian, tempat yang dikelola oleh institusi keagamaan untuk tujuan non-komersial, tempat yang dioperasikan oleh pemerintah federal dan negara bagian untuk tujuan non-komersial, dan tempat tinggal dengan kurang dari empat kamar.

Menurutnya, sejauh ini sudah sekitar 3.200 penyedia akomodasi yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan untuk Pajak Pariwisata. Operator akomodasi dapat mendaftar secara online melalui www.myttx.customs.gov.my.

Informasi lebih lanjut mengenai pajak pariwisata atau memiliki pertanyaan tentang sistem pajak tersebut dapat menghubungi Departemen Bea Cukai di 1-300-888-500.

Perubahan keputusan pemberlakuan pajak pariwisata ini, dilansir dalam thestar.com.my, lantaran mendapat banyak protes dari industri pariwisata. Tidak hanya itu, kebijakan ini menuai kontra dan mendapat pertentangan dari warga Malaysia karena dinilai merugikan.