BERBAGI

KEPANJEN – Realisasi penerimaan pajak penerangan jalan menjadi kontributor tertinggi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang tahun 2017 dengan capaian 34% atau Rp69 miliar dari realisasi pajak keseluruhan sebesar Rp205 miliar.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang Purnadi mengatakan setoran pajak penerangan jalan tersebut merupakan pungutan atas penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun selain PLN.

“Untuk tahun 2017, realisasi PAD dari sektor pajak daerah mencapai Rp205 miliar. Penyumbang tertingginya dari sektor pajak penerangan jalan sebesar Rp69 miliar yang berasal dari pajak penerangan jalan PLN sekitar Rp68,5 miliar dan non PLN berkisar Rp418 juta,” paparnya di Bapenda Kabupaten Malang, Senin (9/4).

Purnadi menjelaskan tingginya penerimaan dari sektor pajak penerangan jalan juga didasari karena pola pembayarannya yang langsung dibayar oleh wajib pajak saat menyetor tagihan listrik bulanan, sehingga langsung terdata.

“Karena pembayarannya yang sebulan sekali, maka realisasi penerimaan pajak penerangan jalan menghasilkan kontribusi terbesar terhadap PAD 2017,” paparnya seperti dilansir malangtimes.com.

Adapun pengenaan pajak penerangan jalan berdasar pada nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan sesuai dengan besaran tagihan biaya pemakaian. Sementara untuk tarif dasar listrik, tetap berpedoman pada harga satuan harga listrik berdasarkan aturan daerah setempat yang berlaku.

Menurutnya ada 3 penetapan tarif pajak penerangan jalan ini yaitu penggunaan listrik dari PLN bukan untuk kegiatan industri sebesar 8%; penggunaan listrik dari PLN untuk kegiatan industri senilai 5%; serta penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri baik untuk kegiatan industri maupun bukan, ditetapkan setara 1,5%.