BERBAGI

HANOI – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Vietnam meminta Bank Negara Vietnam (State Bank of Vietnam/SBV) agar menginstruksikan bank-bank komersial untuk memotong pajak atas transaksi yang dilakukan oleh Google dan Facebook. SBV pun menolak dengan alasan tidak memiliki kewenangan atas hal tersebut.

Gubernur SBV Le Minh Hung mengatakan Kemenkeu sebetulnya memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan, mengatur pelaporan serta pengumpulan pajak. Menurutnya SBV tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal serupa.

“Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku saat ini, lembaga kredit bisa mengurangi pengenaan pajak jika memiliki izin dari nasabah atau menerima instruksi dari instansi. Kemenkeu perlu merilis aturan hukum dengan panduan rinci untuk persoalan ini,” paparnya di Hanoi, Senin (9/4).

Adapun, Wakil Perdana Menteri Vietnam Vu Duc Dam menjabarkan 67% warga Vietnam memanfaatkan internet, sementara pengguna media sosial sebanyak 60% dari 67% tersebut. Sedangkan aktivitas e-commercedi vietnam mencapai 80% dari penggunaan internet.

Pendapatan dari periklanan yang diterbitkan oleh perusahaan asing seperti Facebook dan Youtube, bisa mencapai 80% total pendapatan negara. Seperti halnya pada tahun 2017, mereka mendapatkan US$320 juta (Rp4,39 triliun) dari layanan tersebut.

Di samping itu, Seorang Pengacara Truong Thanh Duc menilai rencana Kementerian Keuangan Filipina merupakan solusi yang cukup baik untuk mengumpulkan pajak dari Facebook dan Google, meski saat ini masih menjadi misi yang mustahil.

“Kemenkeu akan membedakan sifat transaksi melalui bank. Karena dalam banyak kasus, pembayaran hanya untuk pembelian barang, dan justru bukan untuk iklan di Google dan Facebook. Jika hal itu tidak bisa diklarifikasi, maka bisa menyebabkan aturan pajak yang tumpang tindih,” papar Thuong.

Upaya pemerintah Vietnam itu mendapat kritik dari seorang pengacara Kantor Hukum Minh Dang Quang Tran Xoa mengatakan pemerintah belum memiliki wewenang untuk meminta bank mengurangkan saldo dari rekening nasabah pada saat melakukan transaksi lintas batas.