BERBAGI

JAKARTA – Polemik utang pemerintah Indonesia terus menjadi topik tak kunjung usai. Terutama ketika sudah mulai memasuki tahun politik.

Managing Director dari Political Economy and Policy Study (PEPS) Anthony Budiman menyatakan kunci dari menekan utang ialah mempercepat reformasi perpajakan. Pasalnya, dengan melakukan perbaikan secara komorehensif maka akan berimpliasi naiknya angka tax ratio yang saat ini masih rendah.

“Dalam 5 tahun jika tidak ada reformasi perpajakan kita akan dalam kesulitan karena tax ratio kita rendah,” katanya dalam seminar di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Rabu (16/5).

Menurutnya, urgensi melakukan reformasi di ranah perpajakan sudah tidak dapat ditunda-tunda lagi. Belanja pemerintah yang terus naik namun tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan akan membuka lebar defisit yang harus ditutup dengan jalan utang.

“Belanja terus naik tapi realisasi penerimaan masih di bawah angka pertumbuhan alamiah pajak yang seharusnya ada di kisaran 8%-9%,” terangnya.

Seperti yang diketahui, Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal pertama tahun ini mencapai US$387,5 Miliar atau sekitar Rp5.425 triliun (kurs Rp14 ribu per dolar AS). Angka tersebut naik 8,7% dibanding periode yang sama tahun lalu US$330,04 miliar.

Berdasarkan data statistik ULN yang dirilis BI, Selasa (15/5), kenaikan terutama terjadi pada utang pemerintah yang naik 11,6% menjadi US$181,14 miliar atau sekitar Rp2.535 triliun. Sementara itu, utang luar negeri swasta hanya naik 6,3% menjadi US$174,05 miliar atau sekitar Rp2.437 triliun.

“ULN Indonesia pada akhir kuartal I 2018 tersebut tumbuh sebesar 8,7%, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya yang mencapai 10,4%,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman dalam keterangan resmi, Selasa