BERBAGI

Jakarta – Pemerintah akan kembali mengandalkan utang untuk memenuhi kebutuhan belanja negara setiap tahunnya, jikalau tidak mengoptimalkan data yang ditelah diterima usai program tax amnesty.

Hasil tax amnesty harus dimanfaatkan pemerintah sebagai upaya tambahan menggenjot penerimaan negara. Agar opsi untuk penarikan utang bisa perlahan diredam oleh pemerintah.

“Saya pikir kita tidak bisa mengharapkan dampak tax amnesty dalam jangka dekat, ke depan itu butuh waktu lama, dan pemerintah telah memiliki data dari tax amnesty dan itu akan diolah kembali, ditelusuri,” kata Ekonom PT Bank Permata Josua Pardede saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Senin (24/4/2017).

Penerimaan tax amnesty sesuai SSP mencapai Rp 134,99 triliun, dengan uang tebusan sebesar Rp 114,23 triliun, pembayaran tunggakan Rp 19,02 triliun dan pembayaran bukper sebesar Rp 1,75 triliun.

Sedangkan dari komposisi harta, terdapat deklarasi dalam negeri sebesar Rp 3.697,94 triliun, deklarasi luar negeri sebesar Rp 1.036,37 triliun, dan repatriasi sebesar Rp 122,3 triliun. Untuk peserta yang ikut mencapai 972.530 Wajib Pajak (WP). Khusus tambahan baru mencapai 52.757 WP.

Menurut Josua, dengan data seperti ini, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) harus menjaga kepercayaan masyarakat yang mulai tumbuh kepada instansi pajak nasional.

Apalagi, pemerintah saat ini tengah melakukan reformasi pajak agar menjadikan otoritas pajak nasional lebih kredibel. Serta akan mengimplementasikan keterbukaan data informasi perbankan untuk perpajakan.

“Ya saya pikir ekstensifikasi perlu dan intensifikasi juga perlu, ke depannya khususnya badan juga, karena belum semua perusahaan daftar sebagai WP. Kalau misalnya pemerintah setelah kredibel mengolah keuangannya dan menggunakan penerimaan pajak sebagai belanja yang produktif saya pikir kepatuhan WP pajak meningkat, ekstensifikasi akan terjadi, jadi bukan besar dulu, karena kita ngomonginnya long term,” tambahnya.

“Pada akhirnya kita tidak akan mengandalkan utang ke depannya. Kuncinya setelah tax amnesty mereformasi sistem perpajakan, agar terjadi kredibilitas pemerintah dan tingkat kepatuhan juga,” jelasnya.

Lanjut Josua, dampak hasil program amnesti pajak juga telah sedikit berdampak pada penerimaan negara. Kata dia, terlihat pada laju penerimaan di kuartal pertama tahun ini.

“Ya kan sekarang pertumbuhan penerimaan di kuartal 2 sudah kelihatan dengan hampir meningkat hampir 16% ditahun lalu 13%, berarti ada peningkatan dari sisi target dan dari sisi nominal juga, saya pikir pasti ada dorongan dari tax amnesty, dan kita lihat juga harga komoditas juga mendorong dari PNBP, lalu PPh migas, saya pikir juga seiring perbaikan ekonomi, PPh non migas juga akan membaik, kita harapkan dengan asumsi 5,1% penerimaan pajak bisa optimal, ketimbang tahun-tahun sebelumnya,” tutupnya