BERBAGI

Jakarta – Salah satu pesan yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak ketika mensosialisasikan program Amnesti Pajak adalah bahwa ke depan wajib pajak tidak bisa lagi menyembunyikan hartanya baik di dalam maupun di luar negeri. Sebab, akan ada Automatic Exchange of Information pada 2018, dan revisi Undang-undang Perbankan untuk keterbukaan data bagi perpajakan.

Otoritas pajak akan diberikan kewenangan untuk dapat mengakses data nasabah. Sempat muncul pesimisme bahwa data nasabah akan dibuka untuk kepentingan perpajakan setidaknya karena dua hal. Yakni, pencabutan peraturan terkait kewajiban melaporkan deposito, dan penundaan pelaporan data kartu kredit yang sampai sekarang tidak jelas.

Janji pembukaan data nasabah untuk kepentingan perpajakan seolah diselimuti kabut tebal. Kini, setelah sebulan lebih berakhirnya program Amnesti Pajak tepatnya pada 8 Mei 2017, ada secercah harapan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Dengan berlakunya Perpu tersebut maka ada beberapa pasal di beberapa undang-undang yang dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Yaitu, Pasal 35 dan 35A UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009; Pasal 40 dan 41 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998; Pasal 47 UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; Pasal 17, 27, dan 55 UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2011; serta Pasal 41 dan 42 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Kerahasiaan Itu Masih Ada

Selain perbankan baik konvensional maupun syariah, sejatinya lembaga jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian dan pasar komoditi juga diminta untuk menyampaikan laporan terkait data nasabahnya. Namun karena yang paling banyak terkena dampaknya adalah nasabah perbankan maka yang kemudian ramai adalah soal kerahasiaan bank.

Salah satu pertimbangan diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan tadi adalah untuk penguatan basis perpajakan dalam rangka memenuhi target penerimaan pajak, dan juga menjaga keberlanjutan efektivitas kebijakan pengampunan pajak. Pemerintah menunjukkan bahwa apa yang disampaikan ketika sosialisasi Amnesti Pajak bukan isapan jempol dan hanya untuk menakut-nakuti wajib pajak saja.

Diharapkan dengan terbitnya Perpu tersebut, Otoritas pajak mempunyai tambahan amunisi untuk mengejar target penerimaan sektor pajak, yang tahun 2017 ini mencapai Rp 1.307 triliun.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah dengan diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2017 it kerahasiaan bank menjadi tidak ada? Apakah nasabah perbankan benar-benar ditelanjangi datanya? Juga, apakah serta merta berdampak terhadap penerimaan pajak tahun 2017?

Dalam Pasal 2 ayat (3) Perpu Nomor 1 Tahun 2017 disebutkan bahwa laporan yang disampaikan kepada otoritas pajak sedikitnya meliputi identitas pemegang rekening, nomor rekening, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau nilai rekening dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

Kemudian juga menyangkut periodesasi pelaporan sebagaimana tertuang dalam pasal 3 ayat (3) bahwa paling lambat 60 hari sebelum batas waktu berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan antara Indonesia dengan negara atau yurisdiksi lain, laporan harus sudah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk selanjutnya paling lambat 30 hari sebelum batas waktu berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan antara Indonesia dengan negara atau yurisdiksi lain harus disampaikan kepada Otoritas Perpajakan.

Otoritas pajak “hanya” menerima rekap laporan yang terdiri dari minimal lima hal tersebut. Otoritas Pajak tidak dapat mengakses sistem keuangan secara langsung, tidak dapat melihat aliran dana masuk dan keluar dari rekening nasabah, bahkan juga tidak bisa sewaktu-waktu melihat saldo rekening nasabah karena ada periodesasi waktu pelaporannya. Perpu tersebut “hanya” mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk membuka kulit data nasabahnya saja kepada otoritas pajak.

Namun, ini sudah merupakan kemajuan yang luar biasa dan harus diapresiasi sebagai upaya serius pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak yang merupakan tulang punggung APBN. Nasabah tidak perlu khawatir terlebih sebelumnya sudah diberikan kesempatan untuk mendeklarasikan harta yang belum dilaporkan melalui program Amnesti Pajak.

Dampak terhadap Penerimaan Pajak 2017

Berpengaruh atau tidaknya Perpu Nomor 1 Tahun 2017 terhadap penerimaan pajak tahun 2017 tergantung perangkat aturan teknis di bawahnya. Ada sedikitnya tiga hal yang ikut menentukan apakah Perpu tersebut mampu mendongkrak penerimaan negara dari sektor pajak.

Pertama, kapan perangkat aturan teknis di bawahnya selesai dibuat. Semakin lama aturan teknis di bawahnya selesai dibuat, semakin kecil pula pengaruh perpu tersebut terhadap peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Data yang terima oleh Otoritas Perpajakan perlu diolah dan disandingkan dengan SPT Tahunan Wajib Pajak sehingga butuh waktu agar data dari lembaga keuangan ini bisa dikonversi menjadi penerimaan negara.

Kedua, berapa batasan saldo rekening yang harus dilaporkan lembaga jasa keuangan kepada otoritas perpajakan. Jika mengacu pada Common Reporting Standard yang dikeluarkan oleh OECD maka batasan saldo yang dilaporkan adalah USD 250 ribu atau kalau dirupiahkan sekitar 3,3 miliar (Kurs Rp 13.300). Angka ini tentu saja terlalu besar kalau diterapkan di Indonesia. Jika memang tujuan Perpu tersebut adalah memperkuat basis data perpajakan dalam rangka memenuhi target penerimaan dari sektor pajak, maka batasan yang masuk akal di kisaran angka 500 juta sampai dengan satu miliar rupiah.

Ketiga, cut off pelaporan setiap periodesasinya harus diseragamkan. Penyeragaman ini untuk memastikan nasabah tidak memindah-mindahkan uang dari satu bank ke bank lainnya untuk menghindari batasan saldo yang nanti ditetapkan. Namun, yang pasti bahwa dengan terbitnya Perpu Nomor 1 Tahun 2017 ke depan akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan pada akhirnya penerimaan pajak akan terdongkrak sehingga kita mampu mencapai kemandirian fiskal. Semoga.