BERBAGI

JAKARTA – Sistem pajak Indonesia dinilai kurang efektif untuk mempersempit ketimpangan.

Direktur Development Finance International (DFI), Matthew Martin mengatakan rendahnya tax ratio membuat sistem pajak Indonesia kurang efektif untuk mempersempit ketimpangan sosial. Rendahnya indikator ini membuat distribusi sumber daya dari masyarakat kaya ke miskin tidak berjalan maksimal.

“Kinerja tax ratio yang amat rendah, hanya sekitar 11% PDB, mencerminkan penerimaan tidak sesuai potensi sebenarnya,” katanya.

Selain itu, masih banyaknya pengecualian/exemptions dalam mekanisme pungutan pajak menjadi tantangan dalam mereduksi ketimpangan. Dengan demikian, sistem pajak kurang memberikan dampak signifikan untuk mengurangi ketimpangan.

Melihat kondisi ini, menurutnya, pemerintah perlu melakukan pembenahan dalam mekanisme pengumpulan pajak. Salah satu sarannya adalah menaikkan pajak penghasilan (PPh) badan dan orang pribadi pada level yang sama, yakni 30%.

Pihaknya juga berharap ada pengurangan secara bertahap setiap pengecualian dalam pemungutan pajak. Pengecualian ini, sambung Matthew, berisiko terus menggerus penerimaan negara serta memunculkan kerancuan dalam sistem pajak di Tanah Air.

Dalam indeks komitmen untuk mengurangi ketimpangan/Commitment to Reducing Inequality 2018 dari DFI dan Oxfam, sistem pajak Indonesia berada di posisi 23 dari 157 negara. Posisi ini lebih baik dari negara lain di kawasan Asean, seperti Malaysia (74) dan Thailand (82).

Sebagai informasi, komponen pajak menjadi salah satu indikator untuk mengukur komitmen suatu negara untuk memangkas ketimpangan dalam sturuktur masyarakat. Kedua indikator lain yang menjadi patokan adalah kualitas belanja pemerintah dan gaji buruh. (kaw)