BERBAGI

JAKARTA – Pagi ini, Kamis (5/7) , kabar datang dari Ditjen Pajak yang memprediksi penerimaan pajak dari sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pasca penurunan tarif final dari 1% menjadi 0,5%.

Kabar lainnya datang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang akan memeriksa tematik kinerja dana desa pada tahun 2018. Pemeriksaan ini melibatkan minimal 83 tim pemeriksa yang terdiri dari 1 tim pemeriksa pusat, 43 tim pemeriksa Perwakilan BPK Wilayah Jawa dan Sumatera, serta 39 tim pemeriksa Perwakilan BPK Wilayah Timur

Selain itu, pemerintah mengabarkan akan lebih ketat dalam penganggaran belanja kementerian dan lembaga pada tahun depan dalam rangka efisiensi belanja negara. Tercatat, sejumlah anggaran kementerian dan lembaga dengan belanja terbesar mengalami penyusutan.

Berikut ringkasannya:

  • Penerimaan Pajak UMKM Turun Seperempat:

Direktur P2 Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan penurunan penerimaan pajak dari UMKM tidak terlalu signifikan. Menurutnya realisasi tahun lalu dengan tarif 1% terealisasi Rp5,8 triliun. Tapi jika saat ini tarif yang berlaku 0,5% dan dimulai setengah tahun ini, maka otoritas pajak memprediksi penerimaan dari sektor UMKM akan menurun seperempat dari realisasi tahun lalu.

  • BPK Geledah Dana Desa:

Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis mengatakan pemeriksaan itu dilakukan agar BPK bisa memberikan pendapat kepada pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan dana desa, sehingga kualitas tata kelola dana desa menjadi lebih baik, transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Terlebih dana desa pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

  • Pemerintah Perketat Efisiensi Belanja Barang:

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pemerintah lebih mengutamakan untuk efisiensi pada tahun depan. Efisiensi ini bukan berarti tidak optimal, justru kebijakan ini dimaksudkan supaya kementerian dan lembaga bisa lebih efektif dalam menggunakan anggaran. Efisiensi yang dilakukan pemerintah kabarnya akan menyasar pada sektor belanja barang yang sifatnya rutin.

  • Kemenkeu Godok Ulang Gaji Ke-13 dan THR PNS Daerah:

Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Prima Bhakti mengatakan penggodokan gaji ketigabelas dan tunjangan hari raya (THR) pegawai negeri sipil daerah harus dilakukan, guna mencegah timbulnya polemik penyaluran gaji ketigabelas dan keempatbelas atau THR, seperti polemik yang terjadi tahun ini. Penggodokan ini dilakukan dengan menyempurnakan formulasi Dana Alokasi Umum (DAU).

  • Pemerintah Utang Lagi:

Pemerintah mendapat pinjaman sebesar US$400 juta dari World Bank untuk digunakan dalam menangani masalah gizi kronis atau stunting pada tahun 2019. Ketua Staf Ahli Wapres Sofjan Wanandi mengatakan dana tersebut akan langsung cair pada tahun ini dalam bentuk soft loan. Sebagai tahap awal, pemerintah akan memulai program ini di 100 kabupaten pada 2018. Selanjutnya pemerintah akan menambah 160 kabupaten pada tahun depan.

  • Izin Usaha Freeport Kembali Diperpanjang:

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus Sementara (IUPK-S) bagi PT Freeport Indonesia hingga 31 Juli 2018. Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan pertimbangan pemerintah dalam memberi perpanjangan IUPK-S karena belum selesainya masalah lingkungan antara Freeport dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (Amu)