BERBAGI

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih melakukan kajian terkait dengan tarif pajak bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM). Baik yang konvensional maupun UKM yang terkoneksi dengan digital ekonomi atau online.

Menurut Sri Mulyani, kajian tersebut juga akan menjadikan level of playing field atau kesetaraan dari sisi perlakuan pajak baik untuk yang sudah online maupun yang konvensional.

“Presiden sudah minta mengkaji terutama ini adalah perlakukan pajak pada pelaku kecil yang koneksi oleh market place, itu yang mungkin ada suatu pemberian perlakuan pajak, yang memungkinkan mereka untuk melakukan compliance pemenuhan kewajiban pajaknya secara lebih mudah namun dengan rate yang mungkin bisa dipertimbangkan,” kata Sri Mulyani di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Wanita yang akrab disapa Ani ini mengaku, timnya di Kementerian Keuangan tengah melakukan perhitungan mengenai tarif yang nantinya diberlakukan kepada pelaku usaha yang online maupun yang konvensional.

“Kami sedang menghitung sesuai yang diarahkan bapak presiden namun juga pada saat yang sama bisa meng-createlebih banyak perusahaan-perusahaan yang bisa connect dan kemudian mereka bisa mendapatkan perlakuan pajak yang adil antara yang konvensional dengan yang ikut melalui online,” jelas dia.

Tujuan dari kajian aturan ini, kata Sri Mulyani, agar tidak ada suatu kelompok yang membayar pajak justru merasa dirugikan karena tidak adanya atau tidak samanya perlakuan pajak dari kegiatan-kegiatan usahanya.

Hingga saat ini, formulasi tersebut masih dibahas oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Dirinya juga berharap dalam waktu dekat sudah bisa meluncurkan kebijakan tersebut.

“Pada intinya sebenarnya tidak ada suatu paket kebijakan untuk membedakan, namun kita akan lebih mengatur bagaimana upaya pemungutan bisa dilakukan secara efektif,” tukas dia.