BERBAGI

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, baru sedikit wajib pajak (wp) yang telah memproses fasilitas bebas pengenaan pajak penghasilan (PPh) dalam rangka peralihan nama harta berupa tanah dan bangunan.

Proses peralihan nama harta berupa tanah dan bangunan akan dibebaskan PPh khusus bagi WP yang ikut program pengampunan pajak. Dari total peserta tax amnesty, ada 151 ribu wp berpotensi melakukan peralihan nama tanah dan bangunan yang telah mendeklarasikannya.

Sri Mulyani menyebutkan, terdapat 120 ribu peserta tax amnesty yang belum mengurus atau mengajukan fasilitas bebas PPh dalam rangka balik nama harta berupa tanah dan bangunan.

“Sampai tanggal 16 kemarin, baru 34 ribu yang melakukan proses pengalihnamaan dari tanah dan bangunan, masih ada 120 ribu lebih lagi,” kata Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (17/11/2017).

Dia menyatakan 23% dari 151 ribu wp yang telah memanfaatkan fasilitas pembebasan PPh dalam rangka balik nama atas harta berupa tanah dan bangunan ini, sekitar 20% ditolak dan 80% sudah diterima dan diproses.

Sebanyak 20% yang ditolak lantaran berbagai penyebab. Mulai dari formal administrasinya, perbedaan data, harta yang diproses tidak sesuai dengan yang dideklarasikan, developer dan lainnya.

“48% yang ditolak karena administrasinya, 26% perbedaan data misalnya harusnya tanah yang di Bogor, tapi yang diproses yang di Tangerang, 9% harta tidak masuk dalam tax amnesty, 9% developer, dan 8% karena alasan lainnya,” jelas dia.
Saat ini, lanjut Sri Mulyani, Kementerian Keuangan telah melakukan revisi PMK Nomor 118 Tahun 2018 tentang pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Dalam revisi PMK ini ditegaskan bahwa untuk keperluan balik nama atas harta berupa tanah dan atau bangunan yang dibebaskan dari pengenaan PPh, wajib pajak dapat menyampaikan foto kopi surat keterangan pengampunan pajak atau surat keterangan bebas sebagai bukti pembebasan PPh kepada pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini memastikan, proses revisi PMK ini juga sejalan dengan Permen ATR Nomor 15 Tahun 2017 tentang pendaftaran peralihan hak atas tanah dalam rangka pengampunan pajak.

“Jadi proses pembalikan nama bisa langsung ke BPN (Badan Pertanahan Nasional),” ungkap Sri Mulyani.