BERBAGI

NEW YORK – Komite Ahli Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) Bidang Kerja Sama Internasional dalam Persoalan Pajak tampaknya ingin lebih dulu memajaki ekonomi digital, ketimbang menunggu keputusan dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Seperti dilansir mnetax.com, Komite PBB memutuskan tidak perlu menunggu konsensus OECD pada tahun 2020 dalam memajaki ekonomi digital. Komite PBB tersebut mengklaim tugasnya pada sektor perpajakan ekonomi digital berbeda dengan OECD.

“Fokus Komite PBB yakni pada isu-isu tertentu yang menjadi kepentingan sejumlah negara berkembang,” demikian keterangan tertulis Komite PBB, Senin (21/5).

Perbedaan pandangan yang menyebabkan Komite PBB enggan menunggu konsensus OECD tersebut timbul pada pertemuan sesi keenambelas Komite PBB, yang digelar pada 14-17 Mei 2018 di Kantor Pusat PBB New York, Amerika Serikat.

Meski berbeda, Komite PBB menyatakan pekerjaan yang telah dilakukan oleh OECD terkait pemajakan ekonomi digital bisa berguna bagi Subkomite PBB yang ditugaskan untuk mengembangkan hasil kerja Komite PBB.

Contohnya, deskripsi model bisnis baru yang dimasukkan ke dalam laporan sementara OECD 16 Maret lalu (OECD’s Interim Report) yang menggambarkan alokasi masalah hak pemajakan. Hal ini dinilai menjadi persoalan cukup menarik bagi negara berkembang.

Pada saat yang sama, OECD tetap berupaya merampungkan konsensus global tahun 2020 agar skema pemajakan ekonomi digital yang tepat dapat segera terealisasi.